Perubahan Tahun Dasar PDB Indonesia Berbasis SNA 2008

Perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu proses yang lazim dilakukan oleh kantor statistik suatu negara untuk menggambarkan kondisi perekonomian terkini. BPS telah melakukan perubahan tahun dasar PDB sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Saat ini, BPS sedang melakukan proses penyusunan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 menjadi 2010. Sehingga, estimasi PDB harga konstan akan berdasarkan harga pada tahun 2010. 
Perubahan tahun dasar PDB tahun 2010 ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain merubah harga tahun dasar, pada saat yang bersamaan juga mengimplementasikan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait konsep, cakupan dan metodologi yang tertuang dalam System of National Accounts 2008 (SNA 2008). 

Mengapa tahun dasar PDB perlu diubah? 
Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Krisis finansial global atau penerapan perdagangan bebas merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. 
Salah satu bentuk adaptasinya adalah mengubah tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010 dan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam SNA melalui penyusunan Supply and Use Tables (SUT) 2010 sebagai dasar penghitungan PDB menurut tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. 
Perubahan Tahun Dasar juga menunjukkan penghitungan yang lebih akurat terkait level dan struktur ekonomi dengan memasukkan kegiatan ekonomi baru yang belum dicatat dalam penghitungan sebelumnya. 
Sepanjang November dan Desember 2014 ini, BPS sedang melakukan sosialisasi mengenai perubahan tahun dasar PDB berbasis SNA 2008, yang semula menggunakan tahun 2000 menjadi 2010. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan internalisasi kepada para pejabat structural dan fungsional di BPS pusat dan provinsi, dilanjutkan sosialisasi kepada para stakeholder, praktisi dan akademisi, kementerian/lembaga, dan tentunya para awak media. Hal tersebut dilakukan agar para pengguna data tersampaikan dengan baik mengenai perubahan tahun dasar PDB.